Bupati Asahan Diminta Tinjau Ulang Perpanjangan Izin HGU PT. Bridgestone, Di Tahun 2023

Asahan, NKRI News24jam.com—Sejumlah masyarakat sempadan perusahaan PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan meminta kepada Bupati Asahan agar meninjau ulang rekomendasi perpanjangan izin HGU (Hak Guna Usaha) PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum. Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Rabu (21/12/2022)

"Hal tersebut di ucapkan dengan juru dalam pembicaraan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, K.Dolok Saribu, mengutarakan kepada pihak Wartawan pada hari Selasa 20 Desember 2022 bahwa PT. Bridgestone Divisi lV Aek Tarum yang berdomisili di Desa Perkebunan Aek Tarum, yang diduga tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik sampai mana mestinya yang diatur dalam setiap perusahaan.

Kuat dugaan dalam proses tahapan perpanjangan izin HGU yang akan berakhir ditahun 2023, PT. Bridgestone telah melakukan manipulasi data yang terkait dalam luas lahan masyarakat atau plasma, yang seharusnya mereka penuhi, "tegasnya.

Informasi yang ada beredar dalam luas lahan plasma  PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum saat ini hanya lebih kurang 70 Hektar.

Namun seharusnya perusahaan memiliki lahan plasma 20% dari total Luas lahan HGU yang mana dalam hal ini luas lahan HGU PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum bisa mencapai 4000 Hektar, bahkan bisa jadi lebih. 

"K.Dolok Saribu menjelaskan kalau pihak Perusahaan pemegang izin HGU, Pada prinsipnya kehadiran perusahaan harus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sempadan bersama dengan perusahaan. Namun pada paktanya kita menilai PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum tidak melakukan terapan-terapan tersebut sampai mana yang diatur dalam kasus ini. "Katanya Dolok. 

Kuat dugaan menurut Dolok Saribu PT. Bridgestone Divisi IV Aek Tarum telah melakukan manipulatif data luas lahan plasma untuk meloloskan perpanjangan izin HGU yang akan berakhir di tahun 2023.

Ketika pihak Perusahaan PT Bridgestone atau pimpinan HRD Divisi IV Aek Tarum Rudi Lubis mengaku tidak bisa memberikan informasi terkait hal tersebut. Beliau menyarankan kepada wartawan agar langsung menanyakan saja kepada pinpinannya.

“Lanjut Rudi Lubis terkait dengan Plasma dan CSR saya tidak bisa dapat memberikan keterangan karena masih ada pimpinan yang di atas saya "ucapnya Rudi Lubis kepada wartawan.

"Saya tidak ada kewenangan untuk memberikan keterangan kepada wartawan jadi silahkan saja para wartawan datang ke kantor pusat kami "ucapnya, namun sepertinya kasus ini seakan ada yang menutup nutupi dan tidak transparan kepada publik. "Jelasnya.

Untuk mencari kebenaran dalam hal kasus permasalahan ini beberapa wartawan melakukan kunjungan ke Kantor Pusat PT. Bridgestone menemui menejer HRD, ternyata sesua keterangan staf disana mengatakan Menejernya tidak ada ditempat, sudah dua hari berturut-turut tim wartawan untuk mengunjungi kantor ini dengan cara bergantian namun tetap tidak bisa bertemu dengan Manejemen tersebut berarti Menejemen PT Bridgestone ini terkesan jarang masuk kantor.

Pada hari ke Dua tim Wartawan ini diterima Junaidi selaku Manajer yang didamping beberapa stafnya, mereka juga seakan menutup nutupi dan sama sekali tidak bisa memberikan keterangan dengan transparan.

 Ketika ditanya masalah luas Plasma ataupun jumlah kelompok tani yang dibina di PT. Bridgestone Divisi lV Aek Tarum, hal tersebut Junaidi mengutarakan supaya wartawan menanyakan saja kepada Dinas Pertanian kabupaten Asahan,

Dalam menanggapi hal tersebut  Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan melalui juru bicaranya, Dolok Saribu meminta kepada Bupati Asahan agar meninjau ulang perpanjangan izin HGU PT. Divisi IV Aek Tarum karna kasus ini seperti dianggap tidak pro terhadap masyarakat khususnya masyarakat sempadan. 

"Kasus ini diminta  kepada Bupati Asahan dan dinas terkait agar meninjau dan mengkaji ulang perpanjangan izin HGU PT. Bridgestone, yang sampai mana bila permintaan kami apa bila tidak bisa ditanggapi dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi ke kantor Bupati Asahan dan Dinas yang terkait. "Pungkasnya. (Red/MHS).